• Jumat, 30 September 2022

Selangkah Lagi, Pemerintah Bakal Beri Gaji Bagi Masyarakat Korban PHK

- Kamis, 8 April 2021 | 08:24 WIB
Bantuan Korban PHK
Bantuan Korban PHK

Jatengpost.comPHK memang menjadi kabar buruk bagi masyarakat yang telah bergelut di dunia kerja. Namun, kini ada kabar baik jika pemerintah hendak memberikan gaji sekaligus pelatihan kerja pada korban PHK. Program dengan tajuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah resmi berlaku sejak 2 Februari 2021. Dengan begitu, maka masyarakat yang menjadi korban PHk akan mendapat 'gaji' dari pemerintah selama 6 bulan. Tidak hanya gaji dalam bentuk uang, melainkan juga terdapat paket pelatihan dan akses informasi lapangan pekerjaan. Kini Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) masih menggodok aturan ini secara internal. Kemungkinan, selangkah atau tidak lama lagi bakal mulai berlaku untuk masyarakat penerima manfaat.

Besaran Gaji yang Didapat

Adapun besaran manfaat yang akan diterima sebesar 45% dari gaji korban PHK selama 3 bulan pertama. Selanjutnya, pada 3 bulan berikutnya akan mendapat manfaat sebesar 25% gaji saat menjadi karyawan. "Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021). Namun, karena sumber pendanaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat, maka ada batas atas upah sebesar Rp 5 juta. Untuk korban PHK dengan gaji di atas Rp 5 juta tetap bisa menerima manfaat yang sama namun perhitungan besaran gaji yang diterimanya sebagai peserta JKN adalah 45% dari Rp 5 juta di 3 bulan pertama atau sekitar Rp 2,25 juta dan 25% dari Rp 5 juta di 3 bulan berikutnya atau sekitar Rp 1,25 juta.

Korban PHK dengan Gaji di Bawah 3 Juta Rupiah

Perhitungannya tetap sama disesuaikan dengan upah yang diterimanya saat bekerja dulu. Misal, upah peserta JKP sebelum kena PHK adalah sebesar Rp 3 juta, maka kemungkinan ia bisa mendapat gaji sebesar Rp 1,35 juta selama 3 bulan pertama. Lalu, sebesar Rp 750 ribu di 3 bulan selanjutnya Selain gaji, peserta JKP juga bisa mendapat manfaat lain yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. "Kemudian peserta berhak mendapatkan akses informasi pasar kerja, layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antarkerja," ungkapnya. "Peserta juga berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan," tambahnya. Sementara itu untuk sumber pembiayaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat. "Ada peran pemerintah, ada iuran pemerintah sebesar 0,22%, jadi di sini ada tanggung jawab pemerintah pusat. Meskipun peserta itu dari berbagai daerah maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat," katanya. Selain itu, sumber pembiayaan dari program ini juga berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di PHK dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM). "Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," imbuhnya. Sedangkan, untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta. "Ini untuk memberikan kepastian untuk pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengiur," tuturnya.

Editor: Nandang

Tags

Terkini

Keren! Muktamar NU 2021 akan Bahas Tiga Isu ini

Minggu, 5 Desember 2021 | 08:32 WIB
X