• Jumat, 20 Mei 2022

Peneliti: Ahok Menjadi Komisaris Pertamina, Upaya Jokowi Perangi Mafia Migas

- Minggu, 24 November 2019 | 03:23 WIB
Muncul Wacana BBM Jenis Premium Mau Dihapus, Begini Penjelasan Ahok
Muncul Wacana BBM Jenis Premium Mau Dihapus, Begini Penjelasan Ahok

Jatengpost.comMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Penunjukkan Ahok menjadi petinggi perusahaan pelat merah tersebut pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, peneliti dari Alpa Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman mengatakan jika penunjukkan Ahok lebih tepat jika ditempatkan sebagai Direktur Utama. Pasalnya, menurut Ferdy tugas utama komisaris bukan pada bagian operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Meski demikian, Fredy menyebutkan hadirnya Ahok di pertamina bisa menjadi ancaman serius bagi mafia Migas. "Meskipun komut (Komisaris Utama), para mafia harus hati-hati, karena penujukkan Ahok adalah upaya Presiden Jokowi dalam memerangi mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Fredy dalam siaran pers, Minggu (24/11). Lebih lanjut Fredy menegaskan, penujukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dikatakan sebagai langkah antisipasi adanya intervensi non-korporasi, intervensi politik, serta intervensi mafia di tubuh Pertamina. Sebab, Komisaris Utama lah yang akan mengevaluiasi dan mengawasi kerja direktur utama. Oleh karena itu, menurut Fredy para dikertur disarankan harus bekerja lebih baik, mengingat Ahok berani mengeksekusi. "Direktur-Direktur Pertamina juga harus bekerja dengan baik, karena Ahok itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya. Meski demikian, Fredy tidak memungkiri jika penujukkan Ahok Sebagai Kmut Pertamina sebagai bentuk evaluasi Jokowi dari kegagalan Pertamina yang gagal melakukan pemerajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, kilang Duri, dan berbagai kilang lainnya untuk mengurangi impor. "Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy. Direktur-direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karena produksi minyak dan gas turun. Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina. "Untuk itulah, Ahok yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya.

Editor: Yudhi

Tags

Terkini

X