Khilafatul Muslimin Bangun Sistem Pendidikan Gratis, Peserta Didik tak Wajib Taati Pemerintah

Jatengpost.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Khilafatul Muslimin mendirikan system pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Universitas. Uniknya, baik siswa maupun mahasiswa alih-alih diajarkan materi Pancasila dan UUD 1945, justru lebih ke doktrinasi khilafah.

Diketahui, system Pendidikan yang dibangun oleh ormas tersebut merupakan bagian dari kaderisasi. Peserta didik yang masuk ke system Pendidikan Khilafatul Muslimin bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

Ditreskrimum Polda Metro jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6) mengatakan, sebagian besar dana Pendidikan didanai oleh warga atau anggota yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin yang kemudian disebut infak.

Baca Juga: Memiliki 14 Ribu Anggota, Kepengurusan Khilafatul Muslimin Didominasi Mantan Napiter

"Mereka dalam pendidikannya ini didanai oleh warga. Kemudian juga untuk merekrut atau pengkaderan ini siswa-siswanya, pendidikannya bersifat gratis, jadi masuk gratis. Tapi wali muridnya akan dibaiat wajib memberikan infak," tuturnya.

Menurut Hengki, warga yang tergabung dalam ormas tersebut diwajibkan melakukan infak Rp. 1.000 setiap harinya. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya dana lain dari luar yang berjumalah besar.

"Semua ini warga-warganya mulai dari tingkat paling bawah wajib memberikan infaq sedekah per hari Rp 1.000, data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu. Tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana dari luar, ini masih tahap penyelidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK," ungkap Hengki.

Baca Juga: 23 Anggota Khilafatul Muslimin Ditetapkan sebagai tersangka Penyebaran Ajaran Berlawanan Pancasila

Hengki merasa prihatin, baik siswa maupun mahasiswa di sana tidak pernah diajarkan materi Pancasila dan UUD 1945. Bukan hanya itu, peserta didik di sana juga dilarang melakukan penghormatan ke selain bendera Khilafatul Muslimin serta tidak wajib taat kepada pemerintah.