Soal Usul Penundaan Pemilu dan Perpanjang Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Itu Bagian dari Demokrasi

Jatengpost.com - Penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden dilontarkan beberapa elite partai. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, masa jabatan presiden perlu diperpanjang setelah ia mendengar masukan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Usualan perpanjang masa jabatan presiden kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato.

Baca Juga: Gaduh Usulan Pemilu 2024 Diundur, Jokowi: Ada yang Ingin Menampar Muka Saya

Sebelumnya, isu penundaan Pilpres dan perpanjangan masa jabatan presiden juga sempat diutarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Alasan Bahlil pun hampir sama dengan yang diutarakan Muhaimin Iskandar. Pemulihan ekonomi pascapandemi disebut menjadi alasan masa jabatan presiden harus diperpanjang.

Mencuatnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pun menuai polemik. Tidak hanya publik, beberapa anggota partai dari PKB dan PAN pun menolak usulan dari ketua umum mereka.

Baca Juga: Konflik Rusia-Ukraina Pecah, Jokowi: Stop, Perang itu Menyengsarakan Manusia

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara. Menurut Jokowi, pihaknya akan tetap tunduk pada konstitusi yang berlaku terkait masa jabatan presiden.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3).

Namun, menurut Jokowi, adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden merupakan bagian demokrasi yang boleh diusulkan oleh siapapun.

Baca Juga: Ketua Jokowi Mania Jadi Saksi Ringankan Kasus Munarman: Dia Bukan Teroris

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjang (masa jabatan presiden) menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat," lanjut Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, jika dalam pelaksanaan usulan tersebut harus patuh pada konstitusi.